UMJ - Kondisi Kewirausahaan Indonesia

Menakertrans: Untuk Maju, Indonesia Harus Tambah Wirausahawan

Penulis : Kontributor Surabaya, Achmad Faizal | Sabtu, 13 Oktober 2012

SURABAYA, KOMPAS.com - Jumlah wirausahawan di Indonesia saat ini tercatat masih 0,18 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 238 juta orang. Jumlah itu dinilai masih minim, karena untuk menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi, setidaknya dibutuhkan lebih dari 2 persen wirausahawan dari total jumlah penduduk. ''Karena itu, Kemenakertrans berkomitmen untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan, yang mencetak pengusaha-pengusaha muda,'' kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat membuka Gelar Wirausaha Produktif di Supermall Pakuwon Surabaya, Sabtu (13/10/2012).

Menurutnya, industri kreatif telah teruji kehandalannya di tengah krisis ekonomi tahun 1998 lalu, dan mampu bertahan tanpa tergantung kondisi moneter internasional. ''Semangat kewirausahaan yang inovatif, kreatif dan berdaya saing juga mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran,'' kata Ketua DPP PKB ini. Karena itu, Kemenakertrans akan menggelar pelatihan wirausaha di 33 provinsi seluruh Indonesia. Ditargetkan, sesuai RPJM 2010-2014, bakal ada 40.000 wirausaha baru sukses yang merupakan program prioritas nasional. Untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan sektor UMKM dan koperasi, Kemnakertrans pun mengadakan pendekatan pengembangan manajemen kewirausahaan, pendampingan, bimbingan konsultasi, pemasaran, teknologi, produksi, pengelolaan keuangan dan bimbingan desain dan kemasan. ''Sinergitas antar lembaga juga kita bangun, diantaranya dengan Ciputra, Asian Productivity Organization (APO), ILO, Kadin, Apindo, PJI, IWAPI, dan HIPMI,'' jelasnya.

Wirausaha Produktif yang berlangsung hingga Minggu (14/10/2012) besok diikuti 76 stand usaha kreatif dari berbagai daerah, termasuk perwakilan pengrajin dari Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember yang berhasil menggerakkan perekonomian warga desa melalui industri kerajinan tangannya.

Suryo: Dorong Angkatan Kerja Muda Jadi Wirausahawan

Penulis : Ester Meryana | Rabu, 16 Mei 2012 | 00:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, jumlah wirausahawan di Indonesia sangat tertinggal di antara negara-negara tetangga, yakni hanya 0,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa. Oleh sebab itu, kata Suryo, angkatan kerja muda perlu didorong untuk menjadi wirausahawan.

"Padahal, suatu negara dikatakan makmur jika jumlah entrepreneur sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk," sebut Suryo, di Jakarta, Selasa (15/5/2012).

Menurut dia, jumlah wirausahawan perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dalam strategi baru untuk mengatasi pengangguran. Strategi baru ini harus disertai perubahan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur ekonomi nasional. "Kita perlu mendorong angkatan kerja muda untuk menjadi entrepreneur daripada terus berharap menjadi karyawan," sambung dia.

Dikatakan Suryo, perlu kebijakan yang eksplisit untuk mendorong UMKM sebagai penampung tenaga kerja. Contohnya, pada tahap awal perlu dipikirkan kemungkinan untuk menerapkan pajak final khusus untuk UMKM. UMKM pun perlu diberikan akses khusus terhadap sumber pendanaan perbankan. "Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan (BKTN) yang pernah ada di Indonesia serta bank-bank khusus sejenis perlu dihidupkan kembali," tuturnya.

Menpan: Bukan Saatnya Lagi Berpikir untuk Jadi PNS

Senin, 14 Mei 2012 | 15:05 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyatakan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah menerapkan moratorium di setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. "Saya dulu waktu lulus kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha sejak dini," kata Azwar di Palembang Senin (14/5/2012).

Di negara maju, ucap Azwar, sebagian besar generasi mudanya tidak berpikir untuk menjadi pegawai pemerintahan tetapi bagaiman menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak anak muda yang bersekolah dengan tujuan menjadi pegawai dan tidak bisa menikmati berbagai program ekonomi yang ditawarkan pemerintah melalui 6 koridor yang telah dicanangkan. "Program percepatan ekonomi 6 koridor itu harus dimanfaatkan benar-benar generasi mudah Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pekerja saja tetapi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Masa kita bikin program untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah malah yang menikmati warga negara lain," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Azwar yang juga sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini, mengatakan, sebanyak lebih dari 1.200 anak muda Sumatra Selatan mengikuti seleksi calon wirausahawan muda yang diadakan PAN di Palembang hari ini. Palembang dipilih sebagai salah satu kota ajang pencarian calon wirausahawan muda dikarenakan banyak sekali potensi ekonomi di Sumatra Selatan yang masih belum tergarap secara optimal. “Kita melihat besarnya potensi di Sumsel terutama Palembang ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh putra daerah guna menunjang kemajuan perekonomian,” jelasnya
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga triwulan I/2012 pertumbuhan (growth) ekonomi Sumsel terkontraksi atau mengalami perlambatan sebesar -0,7 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tahun 2011. Terkontraksinya pertumbuhan triwulan I/2012 lebih disebabkan oleh berakhirnya momen Sea Games yang berlangsung di triwulan IV/2011. Azwar menjelaskan perlambatan sebesar - 0,7  persen tersebut dapat dikejar dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan dilakukan oleh calon wirausahawan muda binaan PAN . “Mereka ini nantinya akan mendapatkan pendampingan sehingga bisa menjalankan roda bisnis nya. Dan pada akhirnya bisa menggenjot ekonomi daerah yang sempat turun sebesar 0,7 persen,” tegasnya.

Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Baru

Penulis : Orin Basuki | Sabtu, 13 Agustus 2011 | 14:05 WIB

TASIKMALAYA, KOMPAS.com — Upaya menambah jumlah wirausaha di Indonesia tidak pernah mudah karena seorang wirausaha baru membutuhkan keberanian. Keberanian dibutuhkan karena dunia usaha itu tidak pernah pasti.

Indonesia itu membutuhkan wirausaha sedikitnya setara dengan 4 persen dari jumlah penduduk. Namun, saat ini, baru ada 0,4 persen dari jumlah penduduk. Jadi, Indonesia membutuhkan tambahan jutaan wirausaha baru.

-- Hatta Rajasa

"Indonesia itu membutuhkan wirausaha sedikitnya setara dengan 4 persen dari jumlah penduduk. Namun, saat ini baru ada 0,4 persen dari jumlah penduduk. Jadi, Indonesia membutuhkan tambahan jutaan usahawan baru," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2011), dalam kunjungan kerjanya.

Hatta memberikan tips menjadi wirausaha sukses dengan menekankan pada empat prinsip yang harus dipegang dan diperjuangkan.

Di hadapan lebih dari 1.115 orang, prinsip pertama yang diungkapkan untuk menjadi pengusaha sukses adalah harus dapat mengembangkan sikap wirausaha yang menampilkan percaya diri sebagai modal utama.

Kedua, pengusaha harus memiliki prinsip dan motivasi yang besar untuk mengubah keadaan agar semakin baik dan terus menjadi lebih baik.

Ketiga, harus berusaha dan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan diri dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki serta mengoptimalkan semua jejaring yang terus diperluas.

Keempat, pengusaha sejati harus memiliki modal utama berupa semangat kerja keras pantang menyerah dan punya mimpi (cita-cita besar).

Hatta yakin, dengan pegangan keempat prinsip tersebut, Indonesia akan memiliki banyak sekali wirausaha yang tangguh dalam waktu 10 tahun ke depan.

Pemerintah akan terus berupaya untuk semakin memudahkan lingkungan bisnis agar semakin kondusif bagi pelaku usaha. Salah satunya, dia menjanjikan kemudahan akses terhadap permodalan/pinjaman bank tanpa dibebani agunan melalui kredit usaha rakyat.

Pendidikan

Pendidikan Harus Ubah Persepsi Kewirausahaan

Penulis : | Senin, 25 Juli 2011 | 08:30 WIB

NUSA DUA, KOMPAS.com - Pendidikan di Indonesia harus mampu mengubah cara pandang yang semula bekerja sebagai pegawai, menjadi wirausaha. Perubahan ini harus ditanamkan sejak anak-anak memasuki sekolah tingkat taman kanak-kanak.

Pengusaha senior Ciputra mengemukakan hal itu kepada wartawan, seusai menjadi pembicara dalam Pertemuan Kewirausahaan Regional di Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/7). Dalam pertemuan yang diselenggarakan Global Entrepreneur Program (GEP) bermitra dengan Global Entrepreneur Program Indonesia (GEPI), hadir wirausaha dari Indonesia dan 11 investor dari Amerika Serikat yang tergabung dalam Angel Investor.

Ciputra yang tercatat sebagai salah seorang pendiri GEPI berpendapat, saat ini, seorang anak yang duduk di TK justru diajar untuk selalu patuh. Anak itu tidak diajarkan berpikir kreatif. Akibatnya, pikiran untuk selalu menurut terbawa hingga dewasa. ”Maka dari itu, cara pandang harus diubah menjadi bagaimana cara menjadi wirausaha mandiri yang kreatif,” ujarnya.

Saat ini, jumlah wirausaha di Indonesia sekitar 450.000 orang atau sekitar 0,18 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini masih jauh dari ideal, yakni 2 persen dari jumlah penduduk. Persentase ini kalah jauh dibandingkan sengan Singapura yang wirausahanya 7,2 persen dari jumlah penduduk, Amerika Serikat sekitar 12 persen, dan Malaysia 3 persen....

SEMINAR DIPANEGARA

Nilai Perjuangan Perkuat Pendidikan Karakter

Senin, 25 Juli 2011 | 04:02 WIB

Jakarta, Kompas - Nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan Pangeran Dipanegara pada masa kolonialisme seyogianya ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan karakter di sekolah. Hanya saja metode pembelajaran pendidikan karakter harus berbeda dari pendidikan Pancasila yang selama ini tidak menggugah inspirasi siswa.

Hal itu mengemuka dalam ”Seminar Nasional Perjuangan Pangeran Dipanegara”, Sabtu (23/7), di Jakarta.

Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk Unesco Arief Rachman mengatakan, sikap Pangeran Dipanegara yang peduli kepada rakyat miskin, patriot, ksatria, dan jujur sangat relevan dengan kondisi masa sekarang.

Hasil seminar itu merekomendasikan perubahan metode pembelajaran sejarah di sekolah. Sejarah harus menjadi mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro juga menyarankan sejarah menjadi mata pelajaran wajib. Bahkan seharusnya penelitian-penelitian tentang sejarah harus semakin intensif.

Penulis buku Babad Diponegoro, Peter Carey, mengatakan, yang perlu dicontoh adalah sikap tegas dan kejujurannya.

Sejarawan Taufik Abdullah juga mengingatkan, pahlawan bukan aktor sejarah, melainkan personifikasi nilai-nilai ideal.

Saat ini, Universitas Diponegoro sedang meneliti perjalanan Pangeran Dipanegara. (LUK)